Kabar dari Garis Terdepan Indonesia


PA300280
Warga desa Barada, kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. (Foto Oleh: Mahfud Achyar)

Oleh: Mahfud Achyar

Jika Indonesia dianalogikan seperti rumah, maka Indonesia adalah rumah yang memiliki tanah yang luas dan bangunan yang  sangat besar. Untuk mengurus seperti itu, tentunya tidak mudah. Ketika kita asyik membersihkan halaman pekarangan, mungkin kita luput mengecek bahwa di dapur ternyata banyak debu yang sudah menempel di lantai dan juga kaca jendela. Untuk itu, perlu kesabaran dan ketekunan agar rumah (baca: Indonesia) menjadi hunian yang nyaman untuk ditempati.

Lantas, seberapa besar luas wilayah Indonesia? Berbagai sumber menyebutkan bahwa Indonesia merupakah salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km2 (mencakup daratan dan lautan). Kondisi demikian menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia.

Sebagai negara kepulauan, Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) merilis data bahwa saat ini Indonesia memiliki 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi. Selain itu, KKP juga akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, dimulai dari pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.

Sebelum tahun 2017, jumlah pulau kecil dan terdepan berjumlah 92 pulau. Namun terjadi perubahan karena pada tahun 2017 bertambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau. (Sumber: http://www.mongabay.co.id).

Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan berkali-kali mengatakan bahwa paradigma pembangunan Indonesia saat ini yaitu pembangunan dari daerah pinggir atau perbatasan. Langkah tersebut diambil oleh presiden lantaran daerah pinggiran maupun daerah perbatasan merupakan pintu gerbang Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dapat dikatakan, daerah perbatasan merupakan simpul-simpul pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia memiliki garis perbatasan yang cukup panjang mencapai 99.000 kilometer. Saat ini, pemerintah telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PBLN) di beberapa wilayah, yakni Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat; Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur; serta Skouw di Papua.

PB010213
PBLN Motamasin Indonesia – Timor Leste

Paradigma “Membangun Indonesia dari Perbatasan” merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”

Untuk menyukseskan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perlu sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Salah satu program yang melibatkan lintas kementerian/lembaga yaitu program Kampung Sejahtera. Program ini diinisiasi oleh OASE Kabinet Kerja, sebuah organisasi khusus gagasan Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden serta disepakati oleh para pendamping menteri Kabinet Kerja untuk turut mendukung dan berperan dalam menyukseskan program Kabinet Kerja.

Sebagai pilot project, program Kampung Sejahtera dijalankan di desa Kohod, kecamatan Pakuhaji, kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi desa Kohod tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan di ibukota. Namun, sebelum mendapatkan intervensi dari program Kampung Sejahtera, kondisi desa Kohod cukup memprihatinkan.

Oleh sebab itu, sejak 2015 hingga 2017, lintas sektor bahu-membahu memperindah wajah desa Kohod menjadi lebih elok. Hasilnya, pada 2 Juli 2017 lalu, program Kampung Sejahtera di desa Kohod dinilai telah berhasil.

Kini, desa Kohod sudah berbenah. Banyak pembangunan infrastruktur dilakukan di sana. Tidak hanya program bersifat fisik, program non-fisik pun juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga desa Kohod.

Kendati dinilai sudah berhasil, tidak lantas menghentikan program-program di desa Kohod. Untuk selanjutnya, pemerintah kabupaten Tangerang diamanatkan untuk dapat menduplikasi program yang sama di desa-desa lainnya yang ada di kabupaten Tangerang, Banten.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama OASE Kabinet Kerja mencari wilayah program lainnya, khususnya di luar pulau Jawa. Pemerintah berharap manfaat program Kampung Sejahtera tidak hanya dirasakan oleh warga desa Kohod, melainkan juga warga desa-desa lainnya. Pemerintah berupaya menghadirkan kembali negara di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan menunaikan janji kemerdekaan Indonesia.

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur diusulkan sebagai lokasi program Kampung Sejahtera berikutnya. Alasan utama dipilihnya dua kabupaten tersebut lantaran berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia, sementara kabupaten Malaka berbatasan langsung dengan Timor Leste.


PA310892.JPG
Wajah-Wajah Malaka (Foto Oleh: Mahfud Achyar)

Pada 30 Oktober hingga 1 November kemarin, kementerian/lembaga melakukan survei lapangan ke kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Lokasi desa yang disurvei yaitu desa Barada dan desa Alas Selatan.

Kedua desa tersebut dipilih berdasarkan usulan Pemkab Malaka. Alasannya, selain berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, kedua desa tersebut dikategorikan sebagai desa prasejahtera. Untuk itu, melalui program Kampung Sejahtera, diharapkan dapat mengubah profil dua desa tersebut menjadi lebih sejahtera.

Sebagai informasi, desa Barada merupakan pemekaran dari desa Kateri pada tahun 2009. Saat ini, desa Barada terdiri dari 7 dusun dengan luas wilayah 17.25 km2. Desa Barada terbagi dalam dua bagian, yaitu kampung atas dan kampung bawah. Kampung atas mencakup 4 dusun dan kampung bawah mencakup 3 dusun. Nama-nama dusun di desa Barada yaitu dusun Ferik Katuas, dusun  Lolobot, dusun Kali’a, dusun Kmileon, dusun Basdebu, dusun Wetaen, dan dusun Hae Truin.

Kondisi desa Barada cukup memprihatinkan. Sarana dan prasarana di sana masih sangat minim, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, energi, permukiman, dan air minum. Salah satu persoalan utama di desa Barada yaitu sulitnya mendapatkan air bersih.

Untuk mendapatkan air bersih, warga di desa Barada mengambil air menggunakan dirigen di embung yang sudah disediakan pemerintah setempat. Namun, kapasitas air di sana sangat terbatas. Mereka harus mengantri dan menunggu lama agar dirigen-dirigen mereka terisi penuh.

Bila musim kemarau panjang tiba, persediaan air di sana kian menipis. Warga desa Barada harus berjalan berkilo-kilo ke sumber mata air Lama untuk mendapatkan air bersih. Untuk tiga dusun di desa Barada, sumber mata air Lama hanya menampung kapasitas air sebesar 1,5 m3. Warga desa Barada harus berhemat-hemat menggunakan air.

Hilarius Nahak Bria (49 tahun), seorang warga desa Barada bercerita, “Saya hanya bisa mandi 1 kali dalam seminggu. Air di sini sangat susah. Daripada untuk mandi, lebih baik untuk minum dan memasak.”

Sementara itu, desa Alas Selatan merupakan salah satu desa di kecamatan Kobalima, kabupaten Malaka yang langsung berbatasan dengan Timor Leste. Saat ini, desa Alas Selatan terdiri dari 12 dusun dengan luas wilaya 80.60 km2, di mana 50 km2 merupakan kawasan hutan.

Desa Alas Selatan terbagi dalam 2 bagian, yakni kampung atas dan kampung bawah. Kampung atas meliputi 7 dusun dengan letak dusun linear sepanjang jalan negara yang menghubungkan Betun sebagai ibukota kabupaten Malaka dan PLBN Motamasin dan kampung bawah mencakup 5 dusun.

Adapun nama dusun-dusun tersebut yaitu dusun Haliren, dusun Raisikun I, dusun Manehat, dusun Raisikun II, dusun Lalebun, dusun Mahkota Biru, dusun Taledu, dusun Tularaud, dusun Metamauk, dusun Motamasin, dusun Weluli, dan dusun Metamauk Oan.

Jika dibandingkan desa Barada, desa Alas Selatan jauh lebih beruntung dibandingkan untuk sektor sarana dan prasarana. Namun, kedua desa tersebut memiliki permasalahan yang hampir sama: persoalan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di desa Alas Selatan hingga akhir 2016 sebanyak 213 KK. Kebutuhan masyarakat desa Alas Selatan yang perlu menjadi prioritas dalam waktu dekat yaitu penyediaan air bersih dan fasilitas MCK.

Setelah melakukan survei lapangan, tim dari Pusat melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Malaka dan OPD terkait guna menindaklanjuti hasil survei lapangan. Selanjutnya, kesepakatan-kesepakatan hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan kementerian/lembaga bersama OASE Kabinet Kerja di Jakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s