Kredibilitas MUI di Ujung Tanduk?


Aspek penting dalam persuasi adalah kredibiltas sumber (komunikator). Berkaitan dengan kredibilitas ini, baru-baru ini media mengangkat masalah transparansi fatwa halal MUI (Majalis Ulama Indonesia). Sejumlah ulama diindikasikan menerima uang dari perusahaan agar produknya mendapat sertifikat halal. Analisis kredibilitas MUI dan upaya yang dilakukan MUI agar persuasi mengenai produk halal tidak terganggu dengan isu ini.

Source: http://winwinhr.com/
Source: http://winwinhr.com/

Kasus yang menimpa MUI ramai diperbincangkan di berbagai media adalah. MUI dituding mematok harga terlalu mahal dalam memasang tarif penerbitan sertifikat halal. Kondisi demikian dikeluhkan oleh tempat-tempat pemotongan hewan di Australia. Satu tempat pemotongan hewan mengaku harus membayar $27.000 perbulan  (sekitar Rp. 320 juta) kepada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Sekitar 4 kali lebih mahal dari biaya sertifikat halal oleh lembaga sertifikasi halal setempat.

Seperti yang dilansir Majalah Tempo, selain mahalnya harga sertifikat halal yang dikeluarkan MUI, para petinggi MUI pun diduga kerap menerima pemberian uang ribuan dolar sebagai pelicin proses pengurusan sertifikat. Menanggapi isu yang tidak enak tersebut, MUI pun membantahnya melalui siara pers yang dimuat pada laman website resmi MUI www.halalmui.org.

Menurut MUI, laporan utama Tempo yang memuat tentang “Astaga! Label Halal” dinilai tidak berimbang karena banyak menggunakan sumber yang anonim. MUI juga menegaskan jika memang MUI menerima suap itu, kejanggalannya adalah adanya fakta bahwa sampai sekarang perusahaan pemohon tidak diloloskan proses sertifikasinya, dengan alasan tidak memenuhi syariah.

Kendati demikian, MUI merasa patut menindaklanjuti laporan utama yang ditulis oleh Tempo dengan membentuk tim penyelidik internal, semacam komisi etik. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi jika memang terjadi praktek yang tidak sehat dalam tubuh MUI.

Dampak pemberitaan:

Meskipun MUI sudah mengeluarkan siaran pers untuk membantah pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan MUI secara institusional, namun reputasi MUI sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengeluarkan sertifikasi halal menjadi tercoreng. Hal ini lantaran viral tentang kasus MUI sudah tersebar begitu luas. Sementara pemberitaan mengenai klarifikasi MUI tidak tersebar secara masif. Dampaknya akan muncul persepsi bahwa MUI sebagai lembaga sertifikat halal sudah tidak kredibel lagi. Padahal, MUI merupakan tumpuan masyarakat Indonesia, khususnya Muslim dalam mengidentifikasi mana produk yang halal dan mana produk yang haram.

Carl Hovland (1953), mengemukakan bahwa teori kredibilitas menjelaskan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya (komunikator) memiliki kredibilitas yang cukup. Setidaknya, terdapat tiga model guna mempersempit ruang lingkup teori kredibiltas.

  1. Factor Model (suatu pendekatan covering laws), membantu menetapkan sejauh mana pihak penerima menilai kredibiltas suatu sumber.
  2. Function Model (masih dalam suatu pendekatan covering laws) memandang kredibilitas sebagai tingkat dimana suatu sumber mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu penerima.
  3. Constructivist Model (suatu pendekatan human action) menganalisis apa yang dilakukan penerima dengan adanya usulan-usulan sumber.

Menurut teori persuasi, kredibilitas muncul karena konstruk perspepsi kita atas kemampuan atau kompetensi komunikator. Kredibilitas lahir dari perasaan atau keyakinan atas komunikator. Kredibilitas merupakan faktor penting dalam persuasi. Dalam kasus MUI, kredibilitas MUI tinggi apabila MUI dapat secara transparan dan akuntabel dalam melalukan audit dan mengeluarkan sertifikat halal suatu produk. Jika MUI tidak melakukan hal demikian, maka kredibiltas MUI dinilai rendah.

Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh MUI agar persuasi mengenai produk halal tidak terganggu dengan pasca pemberitaan negatif tentang MUI?

MUI berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam bahwa pemberitaan miring tentang MUI tidak benar. Namun MUI tidak ingin merasa “suci” sepenuhnya. MUI melakukan introspeksi secara internal agar dapat lebih transparan dan akuntabel dalam melakukan audit dan menerbitkan sertifikat halal. MUI siap untuk diaudit secara eksternal. “Kalau memang dianggap dana sertifikasi halal yang didapat LPPOM MUI butuh diaudit semua proses transaksinya. Audit saja kita,” ujar Lukman kepada Republika, Senin (10/3).

Langkah yang dilakukan oleh MUI tersebut adalah upaya untuk mengembalikan kredibiltas MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Berbagai ormas Islam mendukung MUI agar tetap menjalankan aktifitas penetapan standar halal, pemeriksaan produk, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Posisi MUI untuk menjalankan sertifikasi halal menurut banyak pendapat semestinya dapat terakomodasi dalam RUU JPH (Jaminan Produk Halal).

Simpulan dari analisis ini adalah, pemberitaan miring tentang MUI jelas menurunkan kredibilitas MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang dipercaya oleh masyarakat (Muslim) di Indonesia. Namun, MUI berupaya keras memberikan bukti bahwa apa yang dituduhkan oleh berbagai media itu tidak benar. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, akan tetap menjadikan MUI sebagai referensi untuk mengidentifikasi produk-produk halal di Indonesia.

 

Mahfud Achyar

Paramadina Graduate

School of Communication

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s