Kepercayaan Rakyat Terhadap Perlemen Kian Menipis


Repost my old note when i was a student:

Sumber: depoklik.com

Pemilu 2009 sudah di depan mata. Bulan April adalah saksi sejarah bahwa pesta demokrasi di tanah air ini (baca:Indonesia) akan berlangsung. Partai politik mempersiapkan calon-calon yang akan diusung pada pemilu 2009. Mereka (baca: partai politik) bersaing ketat memperebutkan kursi di tataran legislatiF dan eksekutif (presiden) . Taktanggung-tanggung, demi misi untuk memimpin Indonesia, parpol-parpol di Indonesia memperkenalkan calon yang mereka usung kepada masyarakat dengan dana yang cukup besar.

Bagaimana tidak, jika calon yang mereka usung tidak dikenal masyarakat, maka ia (calon legislative) tidak akan dicontreng pada pemilu mendatang. Segala upaya dilakukan untuk mempublikasikan calon anggota legislative (caleg). Mulai dari memasang baligho ukuran besar yang memuat wajah caleg, sampai mengiklankan di media massa. Saat ini saja, fenomena poster dan baligho di sepanjang jalan cukup menarik perhatian masyarakat, sebagai pemilih. Caleg diusung oleh begitu banyak parpol di Indonesia. Diantara mereka, ada yang berpendidikan SLTA dan ada yang berpendidikan sarjana. Caleg-caleg tersebut ibarat jamur yang hadir di kala transisi musim hujan ke musim kemarau. 

Fenomena caleg menyongsong pemilu 2009, ternyata tidak terlalu membuat simpati masyarakat terhadap pesta demokrasi. Pasalnya, masyarakat agaknya kurang percaya kepada wakil rakyat yang duduk di parlemen. Setidaknya, banyak alasan kenapa krisis ketidakpercayaan timbul dari masyarakat.

Beberapa hari yang lalu, di media massa diberitakan betapa pemalasnya anggota DPR-RI. Pasca liburan panjang, masih banyak anggota DPR-RI yang belum masuk kerja. Kursi sidang di Senayanpun tampak kosong. Hanya beberapa anggota DPR yang kembali menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sungguh, fenomena ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin wakil rakyat, yang seharusnya memikirkan nasib rakyat, malah asyik berliburan di luar sana. Entahlah, apakah mereka liburan meggunakan duit rakyat atau uang pribadi. Tapi yang jelas, kelakuan para wakil rakyat tersebut sungguh disayangkan. Seharusnya mereka berjuang memikirkan nasib rakyat yang di luar sana angka kemiskinan masih tinggi, tingkat kejahatan tak terperi dan kasus asusila semakin merajalela.
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan perlement semakin memuncak. Sebagai bukti, di media massa sering kali kita melihat anggota DPR yang diseret ke meja hijau lantarak kasus korupsi. Mulai dari penggelapan dana, sampai kasus korupsi yang memakan uang rakyat yang tak sampai triliynan rupiah. Ironi memang melihat kondisi yang tengah terjadi di bangsa ini. Padahal rakyat Indonesia sebelum memilih para wakilnya yang duduk di DPR, mereka berharap akan kesejahteraan yang merata di bumi pertiwi ini. Jika kita amati, tidak terlalu banyak prestasi yang telah diukir oleh anggota legislative. Malah seringkali parlemen sebagai pemicu aksi rakyat terhadap kebijakan yang tidak bijaksana. Lebih dari itu, seringkali anggota DPR menggunakan uang terlalu banyak hanya untuk sekadar rapat.
Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa anggota DPR seolah gemar memperkaya diri, ketimbang bersikap dewasa untuk memikirkan nasib rakyat? Apakah mereka tidak menyadari akan konsekuensi dari amanah yang mereka emban saat ini?  Oleh sebab itu, rasanya kita harus lebih selektif lagi menentukan pilihan siapa yang layak memimpin kita. Lalu bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap parlementer? Untuk mengembalikannya, maka harus ada reformasi birokrasi di tataran parlementer.
Sering sekali kita dengar istilah ‘reformasi birokrasi’. Bahkan ia sudah cenderung menjadi seperti mantra, seperti frase ‘iklim investasi yang jelek’, atau, beberapa tahun lalu, ‘deregulasi dan debirokratisasi’ dan ‘korupsi, kolusi, dan nepotisme’. Kita memang suka jargon demikian. Namun kita terkadang lupa bahwa teori reformasi birokrasi saja tak cukup untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Perlu upaya yang keras dari semua pihak untk mewujudkan konsep ideal parlemen di Indonesia.
Apa yang harus dilakukan untuk reformasi parlemen?

Demokratisasi Parlemen
Parlemen atau DPR kita dari pusat sampai ke tingkat daerah, sejak era reformasi ini memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Mereka seakan menjadi penentu kepada siapa bola kekuasaan akan bergulir. Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian, prinsip ssetiap keputusan harus dibicarakan bersama, yaitu berupa keterlibatan masyarakatť menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi. Demokratisasi parlemen ini menjadi penting karena terjadinya kesenjangan yang makin melebar antara demokrasi formal dan demokrasi substansial yang dirasakan oleh masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat terhadap segala undang-undang yang dirancang oleh DPR/D makin sempit dan bahkan diabaikan sama sekali. Padahal masyarakatlah yang menjadi objek dari segala keputusan politik di legislatif.

Akuntabilitas dan Tranparansi

Koreksi dan perbaikan dalam sistem perwakilan rakyat diperlukan untuk menjadikan para anggota legislatif sadar akan posisi mereka sebagai wakil rakyat. Akuntabilitas harus dijunjung oleh lembaga parlemen karena rakyat Indonesia membutuhkan laporan pertanggungjawaban terkait apa saja yang telah dilakukan oleh anggota legislative. Supaya tidak ada lagi yang ditutupkan kepada rakyat. Semuanya harus jelas sesuai dengan standard operational procedure. Disamping akuntabiltas, tranparansi merupakan hal yang penting di parlemen. Transparansi sebagai bentuk profesionalitas etos kerja legislative di mata rakyat Indonesia. Tranparansi mulai dari yang terkecil seperti kinerja anggota legislative, keuangan, dan hal-hal yang dirasa perlu untuk dibuka kepada rakyat Indonesia.

Perbaikan moral dan spiritual
Beberapa waktu yang lalu dikabarkan ada beberapa fraksi yang menolak perbaikan infrasutruktur gedung DPR. Fraksi yang menolak menilai bahwa yang mesti diperbaiki bukanlah fisik bangunan di DPR, melainkan perbaikan mental dan spiritual. Ditambahkan lagi, perbaikan infrastruktur tentunya akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Menurut skala prioritaspun, itu bukanlah hal yang terlalu penting, masih banyak pr yang harus ditunaikan oleh anggota legislative. Kasus moral anggota DPR juga patut diusut kembali. Pada tahun 2007 lalu, dunia parlemen Indonesia dicoreng wibawanya dengan kericuhan yang mewarnai saat sidang berlangsung di DPR-RI. Antara fraksi satu dengan fraksi lain adu mulut dan tak jarang kontak fisikpun terjadi. Ironi sekali melihat kondisi yang memalukan ini. Seharusnya mereka memiliki kesiapan mental dan kebijakan berpikir saat sidang berlangsung, bukan adu mulut untuk menunjukan kepintaran masing-masing.
Mental dan spiritual adalah hal mendasar yang menentukan kejernihan seseorang berfikir, bertindak dan berucap. Sehingga apapun masalah yang hendak diselesaikan minimal tidak ada kasus seperti di atas. Mental sangat erat kaitannya dengan kesiapan seseorang menerima hal yang paling buruk terjadi dalam hidupnya. Disamping itu, dengan kesiapan mental, seseorang akan mampu menyelesaikan suatu masalah dengan bijaksana. Sedangkan spiritual merupakan sisi religious seseorang kepada Tuhan. Spiritual akan mampu membimbing, mengarahkan, dan menentukan jalan yang harus diambil seseorang dalam hidupnya.
Dua hal penting di atas, yaitu moral dan spiritual adalah modal utama yang harus dimiliki oleh wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Seandainya dua modal itu dimiliki, bukan hal yang tidak mungkin jika parlemen di Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Pangkas habis koruptor
Substansi pemberantasan korupsi bukanlah pada penindakan. Tapi, pencegahan. Karena, penindakan dilakukan setelah adanya korupsi. Persis pemadam kebakaran. Sedangkan, pencegahan justru dilakukan di muka. Tujuannya untuk menutup peluang semaksimal mungkin bagi terjadinya korupsi. Apa bentuknya? Pengembangan budaya antikorupsi dan dilakukannya reformasi birokrasi.
Terbongkarnya sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini ternyata berawal dari pembahasan anggaran di parlemen. Sejak masa reformasi, parlemen diberi hak untuk ikut terlibat dalam penyusunan anggaran hingga ke level sangat teknis. Berbeda dibandingkan masa Orde Baru. Saat itu, parlemen hanya dimintai persetujuan tentang programnya dan nilai anggarannya. Kini, parlemen ikut diberi hak untuk menolak atau menyetujui hingga ke level teknis. Pada saat itulah terjadi deal-deal di balik meja program disetujui, tapi si anu atau partai anu dapat jatah. Bentuknya bisa berupa persentase, bisa pula memasukkan nama perusahaan yang akan memenangkan tender pada program tersebut. Kasus suap yang melibatkan anggota parlemen, salah satunya berada pada titik ini.
Sebetulnya, ketika parlemen menuntut hak untuk terlibat di level teknis penyusunan anggaran, awalnya adalah untuk mencegah praktik korupsi. Saat itu, korupsi adalah monopoli birokrasi. Namun, ketika hak pengawasan itu diberikan, ternyata bukannya untuk mencegah korupsi, tapi justru dijadikan pintu masuk untuk ikut dapat jatah korupsi. Tentu saja, hal itu membuka peluang bagi meningkatnya angka kebocoran. Tak heran jika kualitas pembangunan makin menurun.
Kita berharap, masuknya KPK dalam forum pembahasan anggaran di parlemen tak hanya akan melahirkan rekomendasi bagi perbaikan praktik dan prosedur birokrasi. Tapi, juga untuk nguping dan sekaligus membangun aura rasa segan dan takut bagi anggota parlemen yang mulai pasang saham dalam rencana korupsi saat penyusunan anggaran tersebut. Kita juga berharap, keterlibatan KPK ini jangan sampai menjadi titik masuk bagi kemungkinan terseretnya KPK dalam bancakan korupsi. Itulah yang “dulu” terjadi pada parlemen.
*) Penulis: Mahfud Achyar
Universitas Padjadjaran, Bandung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s